Informasi status hukum produk hukum Provinsi NTT
Daftar peraturan yang masih aktif dan memiliki kekuatan hukum.
Daftar peraturan yang telah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.
Menampilkan 11 - 20 dari 132 data
PERATURAN GUBERNUR
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Standar Kebutuhan Minimal Runah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Dan Nilai Jual Ubah Bentuk Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2023
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2023 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pengendalian Terhadap Pemasukan, Pengeluaran Dan Peredaran Ternak, Produk Hewan Dan Hasil Ikutannya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 110 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 107 Tahun 2023 tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 106 Tahun 2023 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 98 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
