Dokumen Hukum
PERATURAN GUBERNUR
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum Dan Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kontinjensi Bencana Gempa bumi Berpotensi Tsunami Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026
KEPUTUSAN GUBERNUR
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 23/KEP/HK/2023 tentang Penerima Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PATRIANA AWARD) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 40/KEP/HK/2023 tentang Status Keadaan Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Siklon Tropis, Cuaca Ekstrim, Gelombang Pasang dan Abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 74/KEP/HK/2023 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 77/KEP/HK/2023 tentang Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 84/KEP/HK/2023 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 208/KEP/HK/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah ProviinsiNusa Tenggara Timur Berupa Satu (1) Bidang Tanah dan 16 (Enam Belas) Unit Bangunan yang Terletak di Kelurahan Oebobo, Kota Kupang yang Telah Dihibahkan Kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
