Informasi status hukum produk hukum Provinsi NTT
Daftar peraturan yang masih aktif dan memiliki kekuatan hukum.
Daftar peraturan yang telah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.
Menampilkan 3061 - 3070 dari 4301 data
PERATURAN GUBERNUR
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 113 Tahun 2019 tentang Tugas Tambahan Bagi Koordinator Pengurus Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa
KEPUTUSAN GUBERNUR
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 380/KEP/HK/2019 Tentang Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 369/KEP/HK/2019 Tentang Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2022
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 383/KEP/HK/2019 Tentang Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2020
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 115 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 414/KEP/HK/2019 Tentang Lokasi Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo Di Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Labowela Kecamatan Aesesa Dan Desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 116 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 117 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha di Bidang Ketenagalistrikan
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 421/KEP/HK/2019 Tentang Lokasi Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo Di Desa Kuaklalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur, Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu, Desa Baumata Utara, Desa Oelnasi, Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Dan Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 118 Tahun 2019 tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 114 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Makro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
