Informasi status hukum produk hukum Provinsi NTT
Daftar peraturan yang masih aktif dan memiliki kekuatan hukum.
Daftar peraturan yang telah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.
Menampilkan 251 - 260 dari 338 data
KEPUTUSAN GUBERNUR
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 162/KEP/HK/2020 tentang Pengangkatan Direktur Pemasaran Dana Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 6 Mei 2020 - 31 Desember 2021
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 166/KEP/HK/2020 tentang Pengangkatan Direktur Pemasaran Kredit Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 6 Mei 2020 - 22 Mei 2022
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 175/KEP/HK/2020 tentang Pengangkatan Tim Penilai Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 - 2023
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 176/KEP/HK/2020 tentang Pengangkatan Saudara Harry Alexander Riwu Kaho Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 178/KEP/HK/2020 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 179/KEP/HK/2020 tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Kepada Saudara Charles Toni Halim
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 180/KEP/HK/2020 tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Kepada CV. Cipta Manara Sukses
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 181/KEP/HK/2020 tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Kepada Perseroan Terbatas Nusa Tenggara Jaya
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 183/KEP/HK/2020 tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Kepada Saudara Doktorandus Leonard Haning Magister Manajemen
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 184/KEP/HK/2020 tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
