Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kumpulan Peraturan Daerah Provinsi NTT
Kumpulan Peraturan Gubernur NTT
Kumpulan Keputusan Gubernur NTT
Kumpulan Instruksi Gubernur NTT
Kumpulan Keputusan Sekretaris Daerah
Menampilkan 681 - 690 dari 968 data
PERATURAN GUBERNUR
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 76 Tahun 2019 tentang Perubahan Lampiran Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2019
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bersama Pelatihan Kerja dan Pemagangan Ke Luar Negeri/Luar Daerah Bagi Pemuda Pemudi Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 92 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintasan Antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II Periode 2018-2022.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur Kepada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
