Dokumen Hukum
KEPUTUSAN GUBERNUR
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 109a/KEP/HK/2025 tentang Tim Pengkajian Standar Satuan Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 192/KEP/HK/2025 tentang Hasil Penilaian Pemerintah Provinsi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 185/KEP/HK/2025 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Produk Ekonomi Kreatif Tentang Pengolahan Kopi Kemasan, Manisan Dan Keripik Labu Siam Di Kabupaten Manggarai Dan Pengolahan Kopi, Kacang Mete Di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3/KEP/HK/2025 tentang Tim Pembahasan Dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025
PERATURAN GUBERNUR
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat Berat
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 195/KEP/HK/2025 tentang Pimpinan Perangkat Daerah Sebagai Penanggungjawab Wilayah Percepatan Pelaksanaan Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 196/KEP/HK/2025 tentang Bantuan Sosial Tahap I Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya Tahun Anggaran 2025
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor Dan/Atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Pajak Progresif Dan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor
