Dokumen Hukum
PERATURAN GUBERNUR
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 59 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Grand Strategis Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2038.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kode Urusan Pemerintahan dan Bagan Akun Standar.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penilaian Kompetensi Manajerial Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD-SPAM) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Provinsi /Rencana Aksi Daerah (RAD) 100-10-100 Bidang Cipta Karya Tahun 2015-2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
