Informasi status hukum produk hukum Provinsi NTT
Daftar peraturan yang masih aktif dan memiliki kekuatan hukum.
Daftar peraturan yang telah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.
Menampilkan 81 - 90 dari 4301 data
KEPUTUSAN GUBERNUR
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 123/KEP/HK/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua), Roda 4 (Empat) dan Roda 6 (Enam) yang telah Dipindahtangankan dari Daftar Barang Pengelola
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 132/KEP/HK/2025 tentang Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 134/KEP/HK/2025 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 2/KEP/HK/2025 tentang Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 37/KEP/HK/2025 tentang Tim Penaksir Harga Barang Milik Daerah Provinsi NUsa Tenggara Timur Dalam Rangka Pemindatanganan Barang Milik Daerah Tahun 2025
PERATURAN GUBERNUR
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 20/KEP/HK/2025 tentang Tim Pengelola Sistem Informasi/Operator Sistem Informasi Analisis Jabatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 23/KEP/HK/2025 tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024
