Informasi status hukum produk hukum Provinsi NTT
Daftar peraturan yang masih aktif dan memiliki kekuatan hukum.
Daftar peraturan yang telah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.
Menampilkan 3571 - 3580 dari 4301 data
KEPUTUSAN GUBERNUR
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 160/KEP/HK/2017 tentang Guru dan Tenaga Pendidikan Kontrak pada SMA/SMK/SLB dan Sekolah Inklusif Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Malaka, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Alor Tahun 2017
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 162/KEP/HK/2017 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional Provinsi Nusa Tengara Timur
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 163/KEP/HK/2017 tentang Provincial Project Management Unit of Water Resources And Irrigation Sector Management Program II Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 164/KEP/HK/2017 tentang Tokoh Koperasi Penerima Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 165/KEP/HK/2017 tentang Pelaksanaan Hibah Kendaraan Bermotor Roda Empat Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 166/KEP/HK/2017 tentang Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 167/KEP/HK/2017 tentang Otoritas Komponen Keamanan Pangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 168/KEP/HK/2017 tentang Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Nasional dan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas TIngkat Provinisi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 169/KEP/HK/2017 tentang Tim Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 172/KEP/HK/2017 tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 70/KEP/HK/2017 tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
