Informasi status hukum produk hukum Provinsi NTT
Daftar peraturan yang masih aktif dan memiliki kekuatan hukum.
Daftar peraturan yang telah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.
Menampilkan 2141 - 2150 dari 4301 data
PERATURAN GUBERNUR
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Insentif/Honorarium Dan/Atau Santunan Kematian Kepada Tenaga Kesehatan, Tenaga Non Kesehatan Dan Orang Tertentu Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Penghitungan Nilai Perolehan Air Permukaan
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pemasangan Alat Ukur Air Dan Penetapan Volume Pengambilan Atau Pemanfaatan Air Permukaan
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Rokok
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pola Kerja Kolaborasi Perangkat Daerah Dalam Rangka Pengembangan Rantai Pasok Pariwisata Di Kawasan Pariwisata Estate
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
