Informasi status hukum produk hukum Provinsi NTT
Daftar peraturan yang masih aktif dan memiliki kekuatan hukum.
Daftar peraturan yang telah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.
Menampilkan 2021 - 2030 dari 4301 data
PERATURAN GUBERNUR
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 132 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
KEPUTUSAN GUBERNUR
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 438/KEP/HK/2022 tentang 7 (Tujuh) Inovasi Daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 439/KEP/HK/2022 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 239/KEP/HK/2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 435/KEP/HK/2022 tentang Peta Proses Bisnis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 196/KEP/HK/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Kendaraan Roda 4 (Empat) dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Telah Dihibahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 425/KEP/HK/2022 tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 3 (Tiga) Buah Rak Kayu Kepada Kepolisian Resor Alor Sektor Alor Barat Daya
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 113 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122 Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
