Informasi status hukum produk hukum Provinsi NTT
Daftar peraturan yang masih aktif dan memiliki kekuatan hukum.
Daftar peraturan yang telah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.
Menampilkan 1251 - 1260 dari 4301 data
KEPUTUSAN GUBERNUR
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 52/KEP/HK/2023 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2025
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 53/KEP/HK/2023 tentang Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Kalender Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 65/KEP/HK/2023 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 167/KEP/HK/2023 tentang Komite Pengelola Bersama Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 68/KEP/HK/2023 tentang Peta Proses Bisnis Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 67/KEP/HK/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 439/KEP/HK/2021 tentang Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 69/KEP/HK/2023 tentang Tata Letak Zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 70/KEP/HK/2023 tentang Tata Letak Zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Naikliu
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 114/KEP/HK/2023 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 169/KEP/HK/2023 tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 15 (Lima Belas) Unit Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Pemerintah Kabupaten
