Informasi status hukum produk hukum Provinsi NTT
Daftar peraturan yang masih aktif dan memiliki kekuatan hukum.
Daftar peraturan yang telah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.
Menampilkan 171 - 180 dari 612 data
KEPUTUSAN GUBERNUR
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8/KEP/HK/2025 tentang Tim Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10/KEP/HK/2025 tentang Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 11/KEP/HK/2025 tentang Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13/KEP/HK/2025 tentang Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Rapat Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14/KEP/HK/2025 tentang Tim Verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15/KEP/HK/2025 tentang Tim Klarifikasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 16/KEP/HK/2025 tentang Tim Evaluasi/Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah , Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17/KEP/HK/2025 tentang Tim Kerja Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18/KEP/HK/2025 tentang Tim Kerja Pelaporan Data Penilaian dan Data Dukung Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33/KEP/HK/2025 tentang Tim Validasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026 Sebagai Tindak Lanjut Atas Penyesuaian Terhadap Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri
