Informasi status hukum produk hukum Provinsi NTT
Daftar peraturan yang masih aktif dan memiliki kekuatan hukum.
Daftar peraturan yang telah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.
Menampilkan 31 - 40 dari 458 data
PERATURAN GUBERNUR
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, Keringanan Pokok Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua Dan Seterusnya
PERATURAN DAERAH PROVINSI
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan di Daerah
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dan Sumbangan Masyarakat Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana Alam Angin Siklon Tropis, Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang Dan Abrasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi Dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pola Kerja Kolaborasi Perangkat Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Kebijakan Pertanian Terintegrasi
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang dengan Pihak Lain
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Dari Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
